Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hari ini, Minggu
(29/9/2024), meluncurkan Halal International Trust Organization (HITO) di
Jepang. Menag Yaqut menilai, peluncuran program ini sangat penting sebagai
upaya memperkuat akses layanan halal bagi masyarakat Indonesia, khususnya
mereka yang tinggal atau berkunjung di Jepang.
Hadir dalam peluncuran ini, Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi
Micronesia Heri Akhmadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal M Aqil
Irham, Staf Khusus Menteri Agama Abdul Qodir, Kepala Halal Trust International
Organization (HITO) Erwin Avianto, Sekretaris BPJPH Chuzaemi, Juru Bicara
Kementerian Agama Sunanto, dan Ketua Komunitas Muslim Indonesia di Jepang
Muhammad Zahrul Muttaqien. Bergabung secara daring, Direktur Eksekutif Komite
Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Ayub.
Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang terus
meningkat. Immigration Service Agency of Japan mencatat bahwa jumlah WNI di
Jepang mencapai 180 ribu, dan mayoritas Muslim. Menurut Menag, ini menjadi
tantangan sekaligus peluang untuk menyediakan layanan halal yang lebih
terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia di Negeri
Sakura.
“Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah
pembangunan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim Indonesia di Jepang,”
tegas Menag.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya
pembentukan badan sertifikasi halal yang mencakup komite fatwa, penyusunan
dokumen sertifikasi, serta penyelenggaraan pelatihan penyelia halal yang akan
membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, dilakukan pilot
project sertifikasi halal serta pembangunan sistem online untuk mempermudah
prosesnya.
“Industri halal saat ini telah menjadi salah satu pilar
dalam pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan laporan State of The Global
Economy (SGIE) 2023, Indonesia telah naik peringkat sebagai negara ketiga dalam
industri halal. Pertumbuhan sektor makanan dan minuman halal serta Pariwisata
Ramah Muslim berkontribusi signifikan
terhadap surplus neraca perdagangan nasional,” sebut Menag.
“Keberhasilan ini bukanlah hasil yang diraih dengan mudah
melainkan capaian positif tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara
berbagai pihak,” sambungnya.
Duta Besar LBPP Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi
menilai peluncuran Halal International Trust Organization sebagai momen penting
bagi industri halal di Jepang. “Hari ini, kita merayakan peluncuran Halal
International Trust Organization, atau HITO, lembaga sertifikasi halal berbasis
komunitas Muslim Indonesia pertama, yang dirancang khusus untuk pasar Jepang,”
tegasnya.
Menurut Heri Akhmadi, pasar halal Jepang terus tumbuh,
dengan nilai yang diproyeksikan mencapai lebih dari 68 juta USD pada 2024,
dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh
meningkatnya permintaan, baik dari komunitas Muslim setempat maupun
meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang.
“Berdasarkan sebuah studi pada 2021, lebih dari 1.000
perusahaan di Jepang telah memperoleh sertifikasi halal, dan hampir 30%
konsumen Jepang telah menyatakan minat untuk mencoba produk halal. Minat ini,
terutama di kalangan generasi muda, menyoroti potensi pasar ini,” sebutnya.
“HITO merupakan respons langsung terhadap permintaan yang
terus berkembang ini. Lembaga sertifikasi halal ini tidak hanya mematuhi
standar halal global, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lokal dan kearifan
budaya Jepang yang unik,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin
Al Ayub. Menurutnya, peluncuran HITO merupakan langkah awal dari pengembangan
ekosistem halal berbasis komunitas Muslim di Jepang. “Sebagai negara yang
menunjukkan pertumbuhan penduduk Muslim, Jepang pasti akan mengalami
peningkatan permintaan produk halal untuk memenuhi kebutuhan penduduk Muslim,”
sebutnya.
“Dengan adanya HITO, kita bukan hanya membuka akses pasar,
tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam konteks kerja
sama, perdagangan, dan jaminan produk halal yang saling menguntungkan,”
sambungnya.
Sebagai lembaga negara non-struktural, lanjut Sholahudin Al
Ayub, KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi
nasional. Dalam pelaksanaannya, KNEKS berkolaborasi dengan kementerian dan
lembaga anggota KNEKS, serta berbagai stakeholders terkait untuk bersinergi
mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“KNEKS mendukung penuh upaya-upaya pengembangan ekosistem
industri halal, yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia di bidang halal,” ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto menambahkan, kunjungan
Menag ke Jepang sekaligus menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) RI KH
Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia dengan
menjalin sinergi bersama berbagai negara, salah satunya Negeri Sakura.
Dijelaskan Sunanto, peresmian Halal International Trust Organization menjadi
salah satu milestone pembentukan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim
Indonesia di Jepang.
“Kita juga bekerja sama dengan KBRI Jepang dalam pembangunan
Indonesia Halal Hub. Ini dalam rangka memperluas akses produk halal Indonesia,
termasuk produk UMKM, ke Jepang. Terobosan ini penting mengingat jumlah WNI di
Jepang mencapai 149 ribu dan mayoritas Muslim. Jumlah ini belum termasuk
wisatawan Indonesia ke Jepang yang pada 2023 mencapai 430 ribu orang,” terang
Cak Nanto, sapaannya.
“Di Jepang, Menag juga menyerahkan sertifikat halal kepada
empat Lembaga Halal Luar Negeri Jepang yang telah memperoleh rekognisi dari
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, menghadiri
peresmian halal vending machine, dan peresmian pembangunan Indonesia Halal
Hub,” lanjutnya.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kemenag M Aqil Irham menambahkan, sejak BPJPH berdiri pada 2017, terbit
1.964.264 sertifikat halal atau 5.172.383 juta produk yang telah bersertifikat
halal. “Ini adalah bukti nyata bahwa industri halal kita akan dapat
berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan nasional dan memperkuat
ketahanan ekonomi,” ucapnya.
Dari total 150 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang melakukan
registrasi di platform SIHALAL untuk direkognisi BPJPH, terdapat lima LHLN di
Jepang, salah satunya Japan Islamic Trust yang telah melakukan MRA
signing. Sedangkan 3 LHLN lainnya telah
menyelesaikan seluruh rangkaian asesmen dan akan menyusul untuk penandatanganan
MRA di Oktober 2024 dalam event H20 yang akan diselenggarakan oleh BPJPH. Untuk
pekan ini, ada satu LHLN di Jepang yang sedang menjalani proses asesmen.
Selain itu, ada 35 perusahaan di Jepang yang sudah
disertifikasi BPJPH dengan 390 produk yang telah bersertifikat halal Indonesia.
“Fakta ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang “concern” terhadap
isu pentingnya pengembangan industri halal,” tandasnya.
Humas
