Pembuatan Paspor Umrah dan Haji Khusus Harus Ada Surat Rekomendasi Kemenag

Adanya kasus jamaah haji khusus ataupun jamaah umrah yang gagal berangkat merupakan kejadian yang merugikan masyarakat seperti halnya calon jamaah yang sudah membayar sesuai dengan kesepakatan dengan pihak travel tetapi pelayanan yang dijanjikan tidak sesuai bahkan ada yang sampai terlantar. Menurut Kasi PHU Kemenag KBB, Drs. H. Rahmat Hidayat, MS.i, Kasus yang terjadi umumnya karena ternyata travel yang dipilih tidak berizin atau masalah lainnya.

Selain itu, lanjutnya, adanya kasus perdagangan manusia dengan menyalahgunakan paspor dan visa umrah yang didapatkan serta maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur akhirnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pihak imigrasi, dengan dikeluarkannya aturan baru yang menyatakan jamaah haji dan umrah harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paspor.

Mulai tanggal 8  Maret 2017, jelasnya, setiap pengajuan paspor baru, perpanjangan atau penambahan nama dengan tujuan untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji/haji khusus diperlukan syarat tambahan dari pihak imigrasi berupa surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili pemohon. Mengutip laman berita di http://www.imigrasi.go.id pemberlakukan rekomendasi ini merupakan salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan terkait pada 23 Februari 2017 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan baru ini, ungkapnya, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan paspor oleh "tenaga kerja non-prosedural" serta melindungi jamaah umrah dan haji khusus dari PPIU/PIHK nakal dan tidak berizin. Karena Rekomendasi  ini hanya akan diberikan kepada calon jamaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk Kantor Kementerian Agama  Kab. Bandung Barat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi  bagi pemohon paspor umrah/haji khusus sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PHU Nomor :B-7001/Dj.II/Hk.00.5/03/2017 adalah sebagai berikut:

  1. Surat permohonan rekomendasi yang dibuat oleh calon jamaah umrah/haji khusus atau diwakili oleh PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jamaah umrah/Haji Khusus . Surat rekomendasi  ditujukan ke Kantor  Kementerian Agama Kab.Bandung Barat.
  2. Surat Keterangan dari PPIU/PIHK yang berisi:
    1. Daftar nama nama calon jamaah Umrah/Haji Khusus (Manifest)
    2. Tanggal keberangkatan dan pulang
    3. Nama alat transportasi, Hotel atau penginapan yang dipergunakan selama penyelenggaraan Umrah/Haji Khusus
  3. Fotokopi SK Izin Operasional PPIU/PIHK yang masih berlaku
  4. Fotokopi Bukti setoran Awal BPIH (Bagi calon jamaah Haji Khusus)/Bukti setoran/Kwitansi bagi calon jamaah umrah.

Bagi masyarakat yang membutuhkan surat rekomendasi ini setelah melengkapi persyaratan diatas dapat dilayani setiap hari kerja dan tentunya pelayanan ini gratis tidak ada pungutan biaya.(nita)