Keterbukaan Informasi Publik (KIP) saat ini merupakan suatu hal yang harus terus digulirkan di badan-badan layanan publik sebagai wujud nyata upaya transparansi dan akuntabilitas. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk mengakses beragam data yang berkepentingan dengan informasi publik ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana harian Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Drs. H.E. Nadzier Wiriadinata, M.MPd. dalam salah satu sesi Sosialisasi UAMBN 2015/2016 bagi madrasah tsanawiyah se Kabupaten Bandung Barat, yang bertempat di MTsN 1 (Rongga), Kecamatan Cihampelas (11/3).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai badan publik, madrasah manapun harus siap memberikan akses seluas-luasnya kepada pihak manapun berkenaan dengan data madrasah baik berupa jumlah siswa, guru, maupun transparansi penggunaan alokasi dana BOS yang diterima oleh lembaga tersebut.
“Kita harus mengedepankan asas kejujuran dalam menjalankan tugas. Sebab jika kita jujur kenapa kita harus takut?” jelasnya dengan penuh semangat. “Karena dengan jujur inilah kita akan mempunyai wibawa. Kita akan mempunyai kharisma. Dan ini menunjukkan bahwa di lembaga kita tidak ada hal yang menjadi masalah” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga, pejabat yang senang berbaur dengan jajarannya ini meminta kepada seluruh madrasah untuk membangun sebuah komunikasi yang Islami.“Mari kita bangun sebuah komunikasi yang Islami. Kita kembangkan sikap husnudzon di antara kita. Jadi jangan pernah ada suudzon atau prasangka buruk terhadap Kemenag, baik berkenaan dengan keterlambatan dana BOS, sertifikasi, maupun hal-hal lain. Jika ibu dan bapak penasaran dengan satu atau dua hal yang tidak dipahami, tolong tanyakan langsung kepada saya atau kepada Pak Kasi Madrasah atau kepada Pak Ketua Pokjawas. Jangan kepada orang lain yang tidak tahu yang akhirnya memunculkan prasangka yang tidak baik tadi…” pintanya sambil memberikan contoh beberapa kasus akibat prasangka buruk selama ini.
“Berkenaan dengan keterlambatan BOS yang sampai sekarang belum cair itu bukan karena disebabkan oleh kelalaian Kemenag tapi karena ada beberapa madrasah yang belum memberikan RKAM. Jadi, silahkan tegur tuh teman-temannya yang terlambat menyetorkan RKAM-nya,” ungkapnya disambut riuh turut kesal terhadap madrasah yang belum menyerahkan RKAM tersebut.
“Secara finansial tidak ada untungnya memperlambat pencairan dana BOS maupun TPG karena kami tidak memegang atau menyimpan dana tersebut. Tidak! Sama sekali, tidak! Kami sama sekali tidak memegang uang tersebut sepeserpun. Uang itu mengalir dari KPPN ke Bank setelah kami usulkan melalui mekanisme tertentu sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan ketika cair pun dana tersebut langsung ke rekening bapak-ibu. Jadi bagaimana mungkin kami memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan kami,” imbuhnya.
Dalam kaitan dengan agenda KIP ini, Pelaksana harian Kepala Kemenag yang lebih akrab dipanggil Pak Nadzier ini menjelaskan bahwa selain jujur, kita juga harus membuat Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang apa, siapa, dan bagaimana cara mendapatkan informasi di lembaga kita.
“Artinya tidak bisa seenaknya… tidak ujug-ujug begitu… semua orang boleh meminta informasi dari kita, tapi harus melalui prosedur yang benar. Ini ‘kan lembaga berbadan hukum bukan warung nasi. Karena itu, kita harus membuat aturan tersendiri. Mulai dari pengajuan permohonan data, terus siapa yang akan menemui dan apa yang akan dibicarakan, semuanya harus terrencana dengan jelas melalui SOP tadi..” imbuhnya.
“Artinya, tidak semua orang dapat seenaknya mengobok-obok data kita. Kalau tukang tambal ban atau yang tidak berkepentingan buat apa? Selain itu juga tidak mesti kepala sekolah yang melayani. ‘Kan ada wakil kepala bidang humas. Nah, disinilah kerjaan humas di madrasah. Untuk apa diangkat menjadi wakil kepala bidang humas dengan beban kerja 12 jam kalau tidak bisa menghadapi orang-orang yang membutuhkan informasi tentang lembaga kita?” lanjutnya dengan berapi-api.
Plh Kepala Kemenag yang juga mempunyai pengalaman di bidang jurnalistik ini pun memberikan contoh berdasarkan pengalamannya tentang bagaimana menghadapi oknum-oknum jurnalis atau wartawan yang sebenarnya hanya mencari ‘amplop’ dengan pura-pura mencari informasi atau mencari-cari kesalahan orang lain.
Peragaan yang disampaikan cukup menggelitik dan mengundang gelak tawa namun sekaligus kagum dari para kepala madrasah tsanawiyah negeri dan swasta yang menghadiri acara tersebut. ***Nuris*** (Pengawas Madrasah MTs)
