Sebanyak 25 orang dari 38 guru PNS Kemenag di wilayah kecamatan Padalarang dan Ngamprah mendapat giliran kunjungan pembinaan dari Urusan Pegawai (UP) Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat (17/3). Pembinaan tata laksana administrasi Kenaikan Pangkat para aparatur sipil negara ini mendapat respon positif dari peserta mengingat bahwa KNP ini masih dianggap hal yang membingungkan.

Sementara tentang pentingnya pembinaan tata laksana KNP ini dijelaskan oleh Jalaludin, salah seorang staf UP, “Jika pada tahun-tahun sebelumnya, dari 70 orang yang kami ajukan kenaikan pangkatnya, biasanya paling banyak hanya sekitar 5 orang saja yang ditolak karena berkasnya kurang lengkap. Nah, sekarang ini terbalik. Tahun kemarin (2015. Red) dari 66 berkas yang kami ajukan hanya 11 yang diterima,” ungkapnya.

Dalam pembinaan yang bertempat di MI Hidayaturrohman Tagogapu ini para guru PNS dari setiap jenjang diberikan pendampingan dan juga kesempatan untuk bertanya tentang segala hal seputar KNP ini. Pembimbingan yang diberikan adalah berupa bimbingan cara mengisi DUPAK sampai SKP dan surat-surat keterangan lain yang dibutuhkan dalam proses ini.

“Jika ibu dan bapak sudah mengikuti dengan benar keseluruhan pelatihan ini, maka ibu dan bapak tidak akan lagi repot-repot dan kebingungan dalam menyusun berkas KNP sendiri nantinya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini pun dijelaskan beragam materi berkenaan dengan urusan pegawai antara lain : 1). Proses Asesmen Pegawai, 2) Proses Kenaikan Pangkat, 3) Proses Mutasi, 4) Proses Pensiun, 5) Cuti, 6) Perubahan data keluarga, 7) Diklat, 8) Izin Belajar, 9) Satya Lencana Karya Satya, dan 10) Absen

Optimalisasi pelayanan UP Kemenag ini pun telah dibuktikan dengan penyerahan SK KGB atau Kenaikan Gaji Berkala yang secara otomatis telah dibuatkan sistem aplikasinya sehingga, “Sebulan sebelumnya kami sudah menyiapkan SK untuk KGB bapak-ibu ini secara otomatis,” jelas Didah Rosidah seraya membagikan SK KGB tersebut untuk para guru di wilayah ini.

Hal yang sangat disayangkan, menurut Rudy Saleh, staf UP Kemenag, adalah bahwa hampir di setiap wilayah para guru PAI yang bertugas di sekolah umumnya tidak hadir. Ketidakhadiran tersebut tentunya mengundang pertanyaan dikalangan Tim Pembinaan dari Urusan Kepegawaian. Apakah ketidakhadiran mereka karena kurangnya sosialisasi dari Pengawas PAI terhadap guru-guru binaannya ataukah ada alasan lainnya? Hal tersebut terbukti dengan adanya sikap  keragu-raguan dikalangan para guru Kemenag yang menjadi duta di Dinas Pendidikan ini untuk turut hadir dalam acara tersebut. Karena itu, Urusan Kepegawaian akan melakukan klarifikasi kepada para Pengawas PAI. **Nuris**