Jayamekar- Padalarang (INMAS KBB) - Subdit Advokasi haji pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, mengadakan kegiatan Sosialisasi Advokasi Haji dengan melakukan diskusi dalam rangka edukasi, solusi, persamaan persepsi tentang perhajian ditingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selam 5 (lima) bulan dengan sasaran kankemenag Kabupaten/Kota, KUA, penyuluh, bidang keagamaan pada Pemda dan ormas Islam. Sementara Kemenag Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten yang pertama kali dikunjungi dan dilasanakannya sosialisasi Advokasi Haji tersebut yang lakasanakan pada hari Senin (20/08) bertempat di Aula Kan Kemenag KBB. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kemeag, Ka Subbag TU, Kasi PHU dan para Kasi lainnya, perwakilan dari Pemda, ormas islam, IPHI, FKBIH, MUI dan Penyuluh Agama Islam. Menurut H.Aroji, Kegiatan ini dilatar belakangi karena penyelenggaraan haji merupakan aktivitas yang berlangsung terus menerus. Selain itu, melibatkan banyak uang, banyak orang, banyak pihak, keberagaman strata sosial, tempat pelaksanaan dinegeri orang, dan dilaksanakan pada satu waktu tertentu. Hal tersebut menjadi sumber persoalan yang seringkali membuat Kementerian Agama selalu dipandang negatif dalam setiap penyelenggaran. Walaupun pada kenyataannya layanan penyelenggaraan haji setiap tahun meningkat bahkan dengan uji kuantitatif. Wajar, pandangan negatif tersebut muncul karena penyelenggaraan haji identik dengan soal ibadah, hingga sesuatu yang kurang akan disandingkan dengan kata ibadah. Ini yang membuat penyelenggaraaan haji selalu menjadi buah bibir dalam setiap penyelenggaraannya. Dalam rangka merubah pemikiran subyektif tentang penyelenggaraan haji, dibutuhkan strategi bertahap dan berkelanjutan agar semua orang mengetahui apa itu penyelenggaraan haji ditinjau dari aspek ibadah dan managemen. “Penyumbatan komunikasi, informasi dan edukasi menjadikan karakteristik publik ada yang sangat mengetahui, ada yang kurang, ada yang tidak tahu bahkan ada yang hanya ikut-ikutan apabila ada persoalan yang muncul, “jelasnya. Komunikasi, informasi dan edukasi inilah, menurutnya, yang nantinya akan menjadi kanal secara langsung dan tidak langsung untuk menjadikan penyelenggaraan haji diketahui publik dengan tepat dan tidak salah. Ada upaya prepentif, sistematis, dan terorganisir untuk mempengaruhi terjadinya perubahan dalam dimensi publik secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan penyerapan aspirasi yang dikemas dalam bentuk tanya jawab dan diskusi tersebut berjalan begitu hangat dan semua usulan yang disampaikan oleh peserta yang hadir seluruhnya dirangkum dan dituangkan secara tertulis untuk nantinya dijadikan bahan masukan dan pertimbangan Direktorat Jenderal Haji . Salah satu usulan diantaranya seperti yang disampaikan Kepala Kemenag KBB terkait gedung pelayanan haji satu atap. Gedung pelayanan haji satu atap adalah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan agar pelayanan haji bisa lebih maksimal mengingat ada beberapa kecamatan yang jaraknya begitu jauh baik dengan kantor Kemenag maupun Bank penerima setoran haji.